Listyo Sigit Cs Bisa Buka Materi Penyadapan di Pengadilan, IPW: Kalau Disidik Makar

86NEWS.ID – JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso memperingatkan potensi terbukanya materi sensitif dalam kasus dugaan penyadapan dengan tersangka eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo Cs apabila perkara tersebut berkembang hingga persidangan. Dia menilai, situasi itu dapat menjadi bumerang bagi pihak-pihak yang selama ini dikaitkan dengan isu penyadapan.

Sugeng mengatakan, jika penanganan perkara hanya berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, serta penghapusan data melalui sistem LIMS, persoalan tersebut masih dapat dibatasi dalam lingkup penegakan hukum.

Bacaan Lainnya

Namun, menurut dia, situasinya dapat berubah apabila perkara berkembang menjadi penyidikan dengan dugaan makar, Dalam kondisi tersebut, tersangka berpotensi menggunakan materi penyadapan sebagai bagian dari pembelaan dirinya di hadapan hukum.

“Kalau sampai disidik makar, maka tersangka atas nama hak pembelaan dirinya bisa membuka materi penyadapan. Dia bisa katakan motifnya adalah untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bangsa, lalu membuka hal-hal sensitif,” kata Sugeng dalam acara Suara Nusantara NTV, Rabu 18 November 2026.

Dia menilai, apabila materi penyadapan dibuka, pembicaraan yang terekam berpotensi menyangkut persoalan strategis dan sensitif di tingkat elite. Hal tersebut dapat memunculkan dinamika baru yang justru memperluas persoalan dari perkara pidana menjadi isu politik maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Sugeng mencontohkan, pembicaraan yang direkam bukan semata persoalan keseharian, melainkan dapat menyangkut isu-isu penting yang berkaitan dengan kebijakan dan kepentingan negara.

“Presiden tidak mungkin sedang membicarakan harga cabai atau ayam di pasar, melainkan isu sensitif seperti rencana eksploitasi Taman Ujung Kulon atau hal lainnya,” ujarnya.

Menurut Sugeng, jika materi penyadapan memunculkan dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan, arah perkara berpotensi berubah. Karena itu, dia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi hukum dan dampak yang lebih luas dalam penanganan kasus tersebut. (DjN).

Pos terkait