Raup Rp218,4 Juta selama Tujuh Bulan Bisnis Solar Ilegal, Pria di Bogor Ditangkap Polisi

86NEWS.ID – BOGOR -Polres Bogor mengungkap bisnis penimbunan dan penjualan kembali solar subsidi secara ilegal di Kecamatan Sukaraja. Seorang pria berinisial HS (32) diamankan setelah diduga menjalankan praktik tersebut selama tujuh bulan dengan keuntungan mencapai Rp218,4 juta.

Pengungkapan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana BBM yang semestinya disalurkan untuk masyarakat dan sektor yang berhak justru diduga dialihkan menjadi komoditas bisnis ilegal demi meraup keuntungan pribadi.

Bacaan Lainnya

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengungkapkan identitas tersangka dalam konferensi pers di Mapolres Bogor, Jumat (6/11/2026). HS diketahui merupakan warga Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

“Adapun tersangka yang kami amankan adalah Saudara HS (32), yang beralamat di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,” kata Arfan.

Kasus ini terungkap setelah Unit 2 Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Bogor menerima informasi mengenai dugaan penimbunan solar subsidi di wilayah Sukaraja pada Selasa (20/10/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan pengecekan ke lokasi. Hasilnya, polisi menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menampung dan mendistribusikan solar secara ilegal.

Barang bukti yang diamankan meliputi jeriken berkapasitas 30 liter, botol air mineral berkapasitas 15 liter, drum berkapasitas 200 liter, serta satu unit mobil pikap putih yang digunakan untuk mengangkut BBM.

Dari hasil pemeriksaan, HS diduga menjalankan modus dengan berkeliling mencari truk yang sedang terparkir. Ia kemudian menawarkan pembelian solar kepada sopir truk dari tangki kendaraan mereka.

Solar yang diperoleh dikumpulkan menggunakan galon air mineral, kemudian dipindahkan ke dalam drum berkapasitas 200 liter. Dalam sehari, tersangka rata-rata mampu mengumpulkan sekitar 200 liter solar untuk dijual kembali.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, solar tersebut selanjutnya dipasarkan secara keliling menggunakan mobil pikap dan jeriken.

Tersangka membeli solar dengan harga sekitar Rp6.800 per liter, kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp12.000 per liter. Dari selisih harga tersebut, HS memperoleh keuntungan sekitar Rp5.200 untuk setiap liter solar yang terjual.

“Pelaku menjual solar tersebut dengan harga Rp12 ribu per liter. Dalam sehari, pelaku bisa mengumpulkan 200 liter, dengan keuntungan Rp5.200 per liternya,” jelas Anggi.

Jika dihitung berdasarkan rata-rata penjualan 200 liter per hari, keuntungan yang diperoleh tersangka mencapai sekitar Rp1,04 juta setiap hari. Dengan praktik yang berlangsung selama kurang lebih 210 hari, total keuntungan yang dikumpulkan diperkirakan mencapai Rp218.400.000.

“Keuntungan sampai dengan dilakukan penindakan oleh Satreskrim Polres Bogor itu kurang lebih Rp218.400.000,” ungkap Anggi.

Jika dihitung berdasarkan rata-rata penjualan 200 liter per hari, keuntungan yang diperoleh tersangka mencapai sekitar Rp1,04 juta setiap hari. Dengan praktik yang berlangsung selama kurang lebih 210 hari, total keuntungan yang dikumpulkan diperkirakan mencapai Rp218.400.000.

“Keuntungan sampai dengan dilakukan penindakan oleh Satreskrim Polres Bogor itu kurang lebih Rp218.400.000,” ungkap Anggi.

Menurut Anggi, pemasaran solar tersebut dilakukan tanpa pelanggan tetap. Tersangka menjual kepada siapa saja yang membutuhkan, sembari mencari pasokan dengan mendatangi truk-truk yang terparkir di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.

Atas perbuatannya, HS telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia terancam hukuman maksimal enam tahun penjara.

Polres Bogor menegaskan, penindakan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi akan terus dilakukan. Pengawasan dan penegakan hukum diperlukan agar distribusi energi bersubsidi tidak diselewengkan menjadi ladang keuntungan ilegal.

Sebab, setiap liter solar subsidi yang disalahgunakan bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat dan sektor usaha yang memang membutuhkan dukungan energi bersubsidi. (DjN).

Pos terkait