CIREBON – Upaya meningkatkan kedisiplinan dan keselamatan pengguna jalan di Kota Cirebon kembali diperkuat melalui Operasi Zebra Lodaya 2026. Sebanyak 72 personel Polres Cirebon Kota diterjunkan untuk mengintensifkan pengawasan lalu lintas selama dua pekan, mulai 16 hingga 29 November 2026. Dalam operasi tersebut, kepolisian menetapkan sepuluh jenis pelanggaran sebagai sasaran utama penindakan. Operasi yang berlangsung selama 14 hari itu diawali dengan Apel Gelar Pasukan di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI dan Pemerintah Kota Cirebon sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan.Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”, Operasi Zebra Lodaya 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pengendara yang melanggar aturan.
Lebih dari itu, kegiatan ini diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas sebagai bagian dari upaya melindungi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Wakapolres Cirebon Kota Kompol Ari Nugroho mengatakan, pelaksanaan operasi tersebut merupakan langkah kepolisian untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan di jalan raya.
Menurut Ari, tingginya risiko kecelakaan akibat perilaku berkendara yang tidak sesuai ketentuan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan operasi. Karena itu, pengawasan dilakukan dengan mengedepankan langkah preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Dalam penerapannya, kepolisian juga mengoptimalkan sistem penindakan berbasis teknologi melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Meski demikian, penindakan secara manual tetap diberlakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Target dalam pelaksanaan nanti, kita mengutamakan penilangan secara elektronik (ETLE). Namun, dalam pelaksanaannya, kita mengutamakan kegiatan pencegahan preventif,” ujar Ari saat memberikan keterangan, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, pendekatan pencegahan menjadi bagian penting agar pelaksanaan operasi tidak semata-mata dipahami sebagai kegiatan razia atau penindakan terhadap pelanggar. Edukasi dan upaya membangun kesadaran berlalu lintas juga menjadi perhatian agar masyarakat memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan kebutuhan untuk menjaga keselamatan bersama.
Sebanyak 72 personel Polres Cirebon Kota disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026. Mereka akan melakukan pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas.Sasaran operasi tidak hanya terbatas pada pengendara kendaraan bermotor. Kepolisian juga menyasar pemilik perusahaan otobus (PO), pengelola angkutan jalan yang beroperasi di wilayah Kota Cirebon, pengendara kendaraan pribadi, serta pengendara sepeda motor.
Dari sisi kendaraan, pengawasan meliputi angkutan umum, sepeda motor, kendaraan angkutan barang, dan kendaraan umum lainnya yang beroperasi di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Cakupan sasaran tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap individu pengguna jalan maupun kendaraan yang digunakan dalam aktivitas transportasi sehari-hari.
Sepuluh Jenis Pelanggaran Jadi Prioritas Pengawasan
Dalam pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026, Polres Cirebon Kota menetapkan sepuluh jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi perhatian petugas. Sasaran tersebut berkaitan dengan kelengkapan keselamatan berkendara, kepatuhan terhadap rambu, serta perilaku pengendara yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya
Pertama, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI). Penggunaan helm merupakan salah satu perlengkapan keselamatan mendasar untuk melindungi kepala ketika pengendara mengalami kecelakaan atau terjatuh.
Kedua, pengemudi maupun penumpang kendaraan yang tidak mengenakan sabuk pengaman. Perlengkapan keselamatan tersebut wajib digunakan untuk mengurangi risiko cedera apabila terjadi benturan atau kecelakaan selama perjalanan.
Ketiga, pengendara yang menggunakan telepon seluler saat berkendara. Aktivitas tersebut dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi kemampuan pengemudi dalam merespons situasi lalu lintas secara cepat, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Keempat, pengendara yang melawan arus lalu lintas. Pelanggaran ini menjadi salah satu perilaku berisiko tinggi karena dapat menimbulkan konflik dengan kendaraan dari arah berlawanan, terutama pada ruas jalan yang memiliki arus kendaraan cukup padat.
Kelima, pengendara yang melebihi batas kecepatan. Berkendara dengan kecepatan di luar ketentuan dapat mengurangi kemampuan mengendalikan kendaraan dan memperbesar risiko kecelakaan, terutama ketika menghadapi situasi darurat.
Keenam, penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau dikenal dengan sebutan knalpot brong. Selain berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat akibat kebisingan, penggunaan komponen kendaraan yang tidak sesuai ketentuan juga menjadi perhatian dalam pengawasan kepolisian.
Ketujuh, kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu aspek yang diperiksa untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan administrasi dalam penggunaannya di jalan raya.
Kedelapan, pengendara sepeda motor yang berboncengan melebihi ketentuan. Praktik tersebut dapat memengaruhi keseimbangan kendaraan, mengurangi ruang gerak pengendara, serta meningkatkan risiko kecelakaan ketika melintas di jalan raya.
Kesembilan, pengendara yang menerobos lampu merah. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap sistem pengaturan lalu lintas dan dapat membahayakan pengguna jalan lain yang sedang melintas sesuai hak jalannya.
Kesepuluh, pengendara yang melanggar marka atau rambu lalu lintas. Kepatuhan terhadap marka dan rambu menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan arus kendaraan, menghindari konflik antarpengguna jalan, serta mencegah terjadinya kecelakaan.
Sepuluh sasaran tersebut menjadi perhatian petugas selama operasi berlangsung. Kepolisian berharap pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran itu dapat mendorong masyarakat lebih disiplin dan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.
Pencegahan Lebih Diutamakan, Penindakan Tetap Berjalan
Dalam keterangannya, Kompol Ari Nugroho menegaskan bahwa penindakan bukan satu-satunya pendekatan yang digunakan dalam Operasi Zebra Lodaya 2026. Porsi kegiatan preemtif dan preventif justru lebih besar dibandingkan tindakan represif. Ia menyebutkan, pelaksanaan operasi mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif dengan porsi sekitar 70 persen, sedangkan penegakan hukum atau tindakan represif mencapai sekitar 30 persen.
“Pelaksanaan operasi ini kami mengutamakan kegiatan preemtif, kemudian preventif sebesar 70 persen, sedangkan represif sekitar 30 persen,” katanya.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa operasi tidak hanya diarahkan untuk memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar, tetapi juga menitikberatkan pada upaya membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
Melalui pendekatan preventif, kepolisian berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Sementara langkah preventif dilakukan untuk mencegah munculnya pelanggaran dan potensi gangguan keselamatan di jalan raya. Adapun penegakan hukum tetap menjadi bagian dari pelaksanaan operasi, terutama terhadap pelanggaran yang ditemukan petugas dan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan lalu lintas.
Penggunaan ETLE juga menjadi salah satu instrumen untuk mendukung proses penegakan hukum secara elektronik. Dengan memanfaatkan sistem tersebut, pengawasan dan penindakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sesuai mekanisme yang berlaku.






